Pengertian pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV ialah sebagai dasar negara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat indonesia serta menjadi nilai yang mendasar bagi norma-norma yang berlaku di indonesia. Sampai saat ini tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di indonesia yang melebihi pancasila. Hanya dengan sejajar dengan pancasila saja sebuah peraturan dapat menjadi hukum dan atas dasar pancasila indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya.

Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945-1 juni 1945 ketika sidang pertama BPUPKI dimulai tujuannya untuk membahas dasar negara indonesia. Selama sidang berlangsung ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara indonesia yaitu Dr. Soepomo,Ir. Soekarno dan Moh. Yamin namun belum ada persetujuan tentang dasar negara.Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ke 3 tepatnya pada tanggal 1 juni 1945 yang kemudian Ir.soekarno mengutarakan pendapatnya tentang 5 dasar prinsip negara kesatuan Indonesia

1)Prinsip kebangsaan
Menurut soekarno indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar persamaan nasib

2)Prinsip Internasionalisme
Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa indonesia,dasar negara indonesia adalah kecintaannya terhadap perdamaian dunia.

3)Mufakat
Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara indonesia maka dari itu setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberi platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa melukai pihak lain.

4)Kesejahteraan
Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas tertentu maka dari itu soekarno menganggap sebuah kemerdekaan harus dibarengi dengan keadilan sejahtera.

5)Ketuhanan

Semua agama yang ada di indonesia harus menghormati satu sama lain dan bangsa indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah tuhan.

A. PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Dalam mengimplementasikan pancasila, presiden Soekarno melaksanakan pemahaman pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Manipol/USDEK. Kebijakan pendidikan nasional dikenal dengan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana yang tertuang dalam instruksi PP & K No.1 tahun 1959.

Pancasila diimpementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat  3 periode implementasi pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966

1. Pada periode 1945-1950

B. PANCASILA PADA MASA ORDE BARU

Terlaksananya berdasarkan “supersemar” dan TAP MPRS no. XXXVII/MPRS/1968 periode ini merupakan demokrasi pancasila, sebab semua bentuk penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai-nilai pancasila.

Ciri-Ciri Umum

Pancasila pada Era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen  sebagai kritik  terhadap orde  lama yang  telah menyimpang  dari Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa  tahun kemudian kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  ternyata tidak  sesuai dengan  jiwa Pancasila.

Ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara.Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara, Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4.

. Di Orde Baru masih saja terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila. Diantaranya adalah:

Kelebihan pelaksaan pancasila pada masa orde baru :

•      Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565

•      Sukses transmigrasi

•      Sukses KB

•      Sukses memerangi buta huruf

•      Sukses swasembada pangan

•      Pengangguran minimum

•      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

•      Sukses Gerakan Wajib Belajar

•      Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

•      Sukses keamanan dalam negeri

•      Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

•      Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kesimpulan

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui upaya indoktrinasi) secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar ‘kebenaran’ yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

C. PANCASILA PADA MASA REFORMASI

Peranan pancasila dalam era reformasi :

Dalam era reformasi, peranan Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan yang artinya Pancasila menjadi kerangka atau pola piker bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila juga sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berarti setiap langkah bangsa dan negara Indonesia harus dilandasi oleh sila-sila yang ada didalam Pancasila

Reformasi dalam Perspektif Pancasila Harus berdasarkan pada Nilai-nilai:

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum :

Dalam era reformasi akhir-akhir ini, pembaharuan terhadap hukum sangat diperlukan. Proses hukum dalam reformasi perlu ditata kembali dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

            Kelemahan atas sistem hubungan kelembagaan demokratis memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Kondisi ini jelas tidak mendasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang meletakkan kemakmuran pada paradigma demi kesejahteraan seluruh bangsa. Perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai satu keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Muh. Hatta, sistem ekonomi berbasis pada kesejahteraan rakyat.

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Pada era reformasi,  seruan dan tuntutan rakyat terhadap perubahan politik sudah merupakan sebuah keharusan, karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin sukses tanpa melakukan perubahan terhadap bidang politik.

Latar belakang:

Langkah awal Reformasi Politik

ü              Sidang Istimewa MPR tahun 1999 mencabut P4 dan asas tunggal Pancasila tersebut dan mengembalikan kedudukan yang sebenarnya yaitu sebagai dasar negara republik Indonesia

ü              UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik memiliki jiwa lebih demokratis dan memberikan keleluasaan untuk menyalurkan aspirasinya.

            Pancasila pada masa pra kemerdekaan dibagi menjadi 2 masa yaitu : masa perintis dan masa penegas.

Masa Perintis :

            Pada masa perintis terdapat beberapa organisasi yang membangkitkan sikap nasionalisme bangsa dan merupakan masa awal pergerakan Nasional. Pergerakan nasional merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Beberapa kaum pelajar memotori munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Berikut beberapa organisasi pada masa perintis :     

1. Budi Utomo ( 1908 )

Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr.Soetomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Kelahiran Budi Utomo dianggap monumental dalam sejarah bangsa Indonesia dan ditandai sebagai awal kebangkitan nasional yang kemudian membawa bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Oleh sebab itu sampai saat ini kelahiran Budi Utomo dirayakan sebagai Hari Kebangkitan Nasional setiap tahunnya.

2. Indische Partij ( 1913 )

Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri tanggal 25 Desember 1912. Didirikan oleh tiga serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah untuk mengganti Indische Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indonesia dan Eropa di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda totok dengan orang Belanda campuran (Indonesia). Tujuannya adalah memajukan tanah air Indonesia, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.

3. Serikat Islam ( 1905 )

Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar asing (Khususnya Tionghoa). Pada masa itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Hindia Belanda lainnya.

Pada tahun 1912, oleh pimpinannya yang baru Haji Oemar Said Tjokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik.

Masa Penegas :

Masa mulai ditegaskan semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya kongres pemuda Indonesia II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta.

A. Kongres Pemuda I

Pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926 di Jakarta di adakan Kongres I Pemuda Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh semua perkumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan. Kongres Pemuda I, di dalamnya dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama.

b. Kongres Pemuda II

Kongres Pemuda II diadakan dua tahun setelah kongres Pemuda Indonesia Pertama, tepatnya pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kongres tersebut dihadiri wakil-wakil dari perkumpulan-perkumpulan pemuda, antara lain : Pemuda Sumatra, Pemuda Indonesia, Jong Bataksche Bond, Sekar rukun, Pemuda Kaum Betawi, Jong Islameten Bond, Jong Java, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Kongres Pemuda II dilaksanakan selama dua hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Persidangan yang dilaksanakan sebanyak tiga kali diantaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan, serta pergerakan kepanduan. Kongres Pemuda II berhasil mengambil keputusan yang sampai sekarang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda“. Adapun isi dari sumpah pemuda yang asli ejaannya sebagai berikut :

Pertama : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERTOEMPAH-DARAH JANG SATOE, TANAH INDONESIA.

Kedua : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENGAKOE BERBANGSA JANG SATOE, BANGSA INDONESIA.

Ketiga : KAMI POETERA DAN POETERI INDONESIA MENDJOENDJOENG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

Itulah 3 keputusan yang telah dihasilkan pada Kongres Pemuda Indonesia yang kedua, yang merupakan tonggak sejarah Sumpah Pemuda yang hingga saat ini pada tanggal tersebut selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

A. BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 panglima tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya suatu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Cosakai. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara merdeka Indonesia.

Sidang-sidang yang dilaksanakan BPUPKI.

a. Sidang I (29 Mei -1 Juni 1945) Hasil sidang I ini yaitu membahas rumusan dasar filsafat bagi negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin mengusulkan lima asas dan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Sokarno mengucapkan pidato tentang lima asas yang dikenal dengan istilah Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan orang anggota yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdulkahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Cokrosuyoso membentuk panitia kecil yang merumuskan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang kelak setelah mengalami sedikit perubahan ketika dijadikan Pembukaan UUD 1945.

b. Sidang II (10-17 Juli 1945) Sidang BPUPKI ke-2 ini merupakan kelanjutan sidang panitia kecil. Hasil sidang yaitu membahas rancangan hukum dasar yang nantinya setelah Indonesia merdeka disahkan menjadi UUD 1945.

B. Peristiwa Rengasdengklok

            Pada tanggal 16 Agustus 1945 tepatnya pukul 03.00 WIB, Golongan Muda menculik dan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, sebuah kecamatan yang terletak di kabupaten Karawang. Mengapa Rengasdengklok? Karena lokasi ini dianggap aman dari segi perhitungan militer karena jauh dari jalan Jakarta-Cirebon. Selain itu, pengawasan bagi tentara jadi lebih mudah dilakukan jika mereka datang dari arah Jakarta ataupun bandung.

Tujuan penculikan ini adalah untuk mendesak golongan tua agar proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia segera dilaksanakan dengan kekuatan bangsa sendiri, tanpa bantuan Jepang. Setelah beradu pendapat, pada akhirnya golongan tua dan golongan muda bersepakat bahwa proklamasi akan dilakukan besok yakni tanggal 17 Agustus 1945 tetapi harus dilaksanakan di Jakarta. 

C. Proses Proklamasi

Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 agustus 1945 jam 10.00 di Jl. Pegangsaan Timur no 56 Jakarta dengan disaksikan lebih dr 1000 orang. Proklamasi dibacakan oleh Ir.soekarno dan didampingi oleh muh. Hatta. Teks proklamasi diketik oleh sayuti melik. Teks proklamasi disusun di rumah laksamana muda maeda

isi proklamasi sbagai brikut :

Proklamasi

kami bangsa indonesia menyatakan kemerdekaan indonesia

hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya

jakarta 17 agustus 1945

atas nama bangsa indonesia

soekarno-hatta

D. PPKI

            Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut Dokuritsu Junbi Inkai adalah badan yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dimana Ir. Soekarno selaku ketua dan Moh. Hatta selaku wakilnya. Dibentuknya PPKI ini kemudian melalui sidang yang dilakukan dari tanggal 18-22 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah :  

A. Meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia.

B, Menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.

C. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 adalah :  

A. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Sunda Kecil, Kalimantan, dan Sulawesi.

B. Pembentukan Komite Nasional Daerah.

C. Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.

Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah :  

A. Pembentukan Komite Nasional.

B. Pembentukan PNI.

C. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Kesimpulan :

            Dari pembahasan diaatas dapat kita simpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia berawal dari kesatuan hati rakyat Indonesia yang ingin merdeka/bebas dari penjajahan Negara lain.

Yang munculnya organisasi Nasional kepemudaan Indonesia seperti BPUPKI dan PPKI. Mereka semua hanya bertujuan agar Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan nya, walau banyak rintangan, perbedaan pendapat, perbedaan agama namun semua itu dapat terlewatkan dikarenakan semangat perjuangan yang tidak bersifat egois atau ingin menang sendiri.

Dari pembahasan diaatas dapat kita simpulkan juga bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian atau janji dari Negara lain , namun kemerdekaan Indonesia berdasarkan atas perjuangan rakyat Indonesia.