Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Ideologi merupakan suatu gagasan atau ide, keyakinan sera kepercayaan yang bersifat sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu kehendak dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Ideologi terbagi menjadi dua yaitu, Ideologi Terbuka dan Ideologi Tertutup. Perbedaan antara Ideologi ini sangat mecolok, sehingga dapat dengan mudah dikelompokan.

Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Dengan dijadikannya Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia, maka banyak manfaat yang dapat diperoleh, antara lain :

a.    Sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia.

b.    Sebagai cita – cita bangsa yang luhur.

c.    Sebagi pedoman dalam berpikir, bertindak, dan bersikap di segala bidang kehidupan.

d.    Sebagai alat pemersatu bangsa, serta sebagai alat penjaga kerukunan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Artinya, ideologi Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi yang berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karenq ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi; nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pengertian Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakkan. Dapat diartikan juga bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.

Ideologi Pancasila sebagai Ideologi tertutup adalah ideologi yang bersifat mutlak. Dengan kata lain bahwa Ideologi tertutup merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi.

Alasan Pancasila sebagai ideologi Negara

Karena,isi yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, kenyataannya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak jaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup masyarakat Indonesia, yang terinspirasi dari filosofi budaya dalam sejarah Indonesia, termasuk budaya Hindu, Kristen, dan Islam.

Tantangan Pacasila sebagai ideologi Negara

Dalam era modernisasi sekarang ini pancasila dihadapkan dengan berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar.

Tantangan dari dalam = berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara kesatuan republic Indonesia yang mengakibatkan munculnya disintegrasi serta mentalis bangsa. Penangganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya pancasila di Indonesia.

Tantangan dari luar   =  arus globalisasi yang masuk dan menggerus budaya dan kepribadian masyarakat serta sedikti banyak sudah mulai berpindah haluan dan bahkan merangkak bergeser dari budaya asli masyarakat menjadi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri pancasila serta kepribadian bangsa. Jadi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada seyokyanya dalam penyelesaian tersebut harus mengacu kepda pedoman dasar yaitu pancasila, karena pancasila merupakan ideolog yang menjadi poko dasar aturan bangsa yang didesain secara khusus.

Penerapan Pancasila sebagai ideology Negara

Contoh Sikap Positif Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1.Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama

Sila pertama pancasila berbunyi : Ketuhanan yang Maha Esa Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

*.Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masingmasing

*.Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing

*.Saling menghormati antarumat beragama

*.Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain

2.Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua

Sila kedua pancasila berbunyi : Kemanusiaan yang adil dan beradab Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang padahakikatnya semuanya sama di dunia ini

Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut:

*.Tidak membeda bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkatekonomi, maupun tingkat pendidikan

*.Menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan

*.Membela kebenaran dan keadilan

*.Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama

*.Tidak melakukan diskriminatif

3.Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga

Sila ketiga pancasila berbunyi : Persatuan Indonesia Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga Negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini

*.Cinta pada tanah air dan bangsa

*.Menjaga nama baik bangsa dan Negara

*.Tidak membangga banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri

*.Ikut serta dalam ketertiban dunia

*.Menjunjung tinggi persatuan bangsa

*.Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

4.Contoh sikap yang sesuai sila keempat

Sila keempat pancasila berbunyi : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Sila ini berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah

*.Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah

*.Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

*.Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara

*.Menghormati hasil musyawarah

*.Ikut serta dalam pemilihan umum

5.Contoh sikap yang sesuai sila kelima

Sila kelima pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang

*.Berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan

*.Menghargai hasil karya orang lain

*.Tidak mengintimidasi orang dengan hak milikkita

*.Menjunjung tinggi nilai kekeluargaan

*.Menghormati hak dan kewajiban orang lain

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA :

Dalam Penjabaran Batang Tubuh UUD`45

            Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan ,cita -cita dan hukum moral bangsa Indonesia . Pokok-pokok ini bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara yaitu pancasila yang di jabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal pasal UUD NRI tahun 1945.

Hubungan ini bersifat kasual yang mengandung arti penyebab keberadaan batang tubuh UUD dan bersifat organis yang berartikan satu kesatuan yang tidam dapat di pisahkan . 

Pembukaan UUD mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan di jelaskan dalam batang tubuh meliputi : 

 "Persatuan"  yaitu negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasarkan atas persatuan . Oleh karena itu penyelenggaraan kedaulatan negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan perorangan maupun golongan .

"keadilan sosial" menegaskan bahwasannya pikiran keadilan sosial menunjukann tujuan negara yang didasari oleh kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan

Kedaulatan rakyat " mengandung konsekuensi tinggi bahwa sannya sistem negara menegaskan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan di lakukan sepenuh nya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Ketuhanan yang maha esa " menuntun konsekuensi logis bahwa sannya mengandung arti taqwa terhadap tuha  dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab bermaksud menjunjung Hak Asasi Manusia yang luhur dan budi pekerti .

  Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.

Pokok pikiiran kedua merupakan causa finalis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau sutu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam UUD sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk ke dalam UUD harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Menurut Bakry (2010: 209), aliran sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. kedaulatan rakyat dalam pokok pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis, yaitu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur dan budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010; 210).

MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak empat kali secara berturut-turut terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 Agustus 2001. Menurut Rindjin (2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun 1945 yang telah mengalami amndemen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu;

1.      Pasal-pasal yang tertakait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara

2.      Pasal-pasal yang mengatur hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial

3.      Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambing negara, lagu kebangsaan, peerubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.

      Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila kedalam batang tubuh melalaui  pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

1.                   Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara

a.      Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

b.      Pasal 3

ayat (1) : MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD

ayat (2) : MPR melantik Prisiden dan / atau Wakil Presiden

ayat (3) : MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

2.                   Hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

a.      Pasal 26 ayat (2) : Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b.      Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

c.       Pasal 29 ayat (2) : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

d.      Pasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

e.      Pasal 33 ayat (1) : perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

f.        Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

  3.           Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa negara, lambing negara, dan lagu kebangsaan.

a.      Pasal 35 Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih

b.      Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

c.       Pasal 36A Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika

d.      Pasal 36B Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya

Kesimpulan :  Hubungan Pebukaan UUD NRI tahun 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti Pembukaan dan batang tubuh UUD tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dijabarkannya popok-pokok pikiran Pembukkan UUD NRI tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum, tetapi telah, menjadi hukum positif.

Pengertian pancasila sebagai dasar negara seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV ialah sebagai dasar negara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat indonesia serta menjadi nilai yang mendasar bagi norma-norma yang berlaku di indonesia. Sampai saat ini tidak ada sumber hukum atau filsafat dalam bernegara di indonesia yang melebihi pancasila. Hanya dengan sejajar dengan pancasila saja sebuah peraturan dapat menjadi hukum dan atas dasar pancasila indonesia dapat menentukan arah dari kepentingan nasionalnya.

Gagasan mengenai dasar negara mulai dibicarakan pada tanggal 29 Mei 1945-1 juni 1945 ketika sidang pertama BPUPKI dimulai tujuannya untuk membahas dasar negara indonesia. Selama sidang berlangsung ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara indonesia yaitu Dr. Soepomo,Ir. Soekarno dan Moh. Yamin namun belum ada persetujuan tentang dasar negara.Situasi dalam persidangan mulai berubah pada hari ke 3 tepatnya pada tanggal 1 juni 1945 yang kemudian Ir.soekarno mengutarakan pendapatnya tentang 5 dasar prinsip negara kesatuan Indonesia

1)Prinsip kebangsaan
Menurut soekarno indonesia harus berdiri sebagai sebuah bangsa dalam negara bahwa bangsa adalah keinginan manusia untuk bersatu atas dasar persamaan nasib

2)Prinsip Internasionalisme
Tidak cukup hanya dengan mencintai bangsa indonesia,dasar negara indonesia adalah kecintaannya terhadap perdamaian dunia.

3)Mufakat
Soekarno mempercayai bahwa mufakat adalah tradisi dari negara indonesia maka dari itu setiap golongan dari masyarakat yang memiliki pendapat berbeda harus diberi platform untuk menyuarakan pendapatnya tanpa melukai pihak lain.

4)Kesejahteraan
Soekarno khawatir akan ketimpangan kekayaan yang merajalela akan membuat kemerdekaan indonesia seolah-olah hanya menjadi kemerdekaan kelas tertentu maka dari itu soekarno menganggap sebuah kemerdekaan harus dibarengi dengan keadilan sejahtera.

5)Ketuhanan

Semua agama yang ada di indonesia harus menghormati satu sama lain dan bangsa indonesia adalah bangsa yang selalu mengamalkan ajaran agama dan menyembah tuhan.

A. PANCASILA PADA MASA ORDE LAMA

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama.

Dalam mengimplementasikan pancasila, presiden Soekarno melaksanakan pemahaman pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Manipol/USDEK. Kebijakan pendidikan nasional dikenal dengan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana yang tertuang dalam instruksi PP & K No.1 tahun 1959.

Pancasila diimpementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat  3 periode implementasi pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966

1. Pada periode 1945-1950

B. PANCASILA PADA MASA ORDE BARU

Terlaksananya berdasarkan “supersemar” dan TAP MPRS no. XXXVII/MPRS/1968 periode ini merupakan demokrasi pancasila, sebab semua bentuk penyelenggaraan negara berlangsung atas dasar nilai-nilai pancasila.

Ciri-Ciri Umum

Pancasila pada Era Orde Baru memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut:

Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen  sebagai kritik  terhadap orde  lama yang  telah menyimpang  dari Pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa.

Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa  tahun kemudian kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan  ternyata tidak  sesuai dengan  jiwa Pancasila.

Ideologi sangat diperlukan orde baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara.Sehingga Pancasila oleh rezim orde baru kemudian ditafsirkan sedemikian rupa sehingga membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara, Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pengkultusan Pancasila sampai dengan Penataran P4.

. Di Orde Baru masih saja terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila. Diantaranya adalah:

Kelebihan pelaksaan pancasila pada masa orde baru :

•      Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565

•      Sukses transmigrasi

•      Sukses KB

•      Sukses memerangi buta huruf

•      Sukses swasembada pangan

•      Pengangguran minimum

•      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

•      Sukses Gerakan Wajib Belajar

•      Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

•      Sukses keamanan dalam negeri

•      Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

•      Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

Kesimpulan

Kecenderungan orde baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma dan karena itu harus ditangani (melalui upaya indoktrinasi) secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar ‘kebenaran’ yang dipahami negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa, sebaliknya sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa.

C. PANCASILA PADA MASA REFORMASI

Peranan pancasila dalam era reformasi :

Dalam era reformasi, peranan Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan yang artinya Pancasila menjadi kerangka atau pola piker bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila juga sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berarti setiap langkah bangsa dan negara Indonesia harus dilandasi oleh sila-sila yang ada didalam Pancasila

Reformasi dalam Perspektif Pancasila Harus berdasarkan pada Nilai-nilai:

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum :

Dalam era reformasi akhir-akhir ini, pembaharuan terhadap hukum sangat diperlukan. Proses hukum dalam reformasi perlu ditata kembali dengan melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

            Kelemahan atas sistem hubungan kelembagaan demokratis memberikan peluang bagi tumbuh kembangnya hubungan antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan antara birokrat dengan pengusaha. Kondisi ini jelas tidak mendasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang meletakkan kemakmuran pada paradigma demi kesejahteraan seluruh bangsa. Perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai satu keluarga sebagaimana yang dijelaskan oleh Muh. Hatta, sistem ekonomi berbasis pada kesejahteraan rakyat.

Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Pada era reformasi,  seruan dan tuntutan rakyat terhadap perubahan politik sudah merupakan sebuah keharusan, karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin sukses tanpa melakukan perubahan terhadap bidang politik.

Latar belakang:

Langkah awal Reformasi Politik

ü              Sidang Istimewa MPR tahun 1999 mencabut P4 dan asas tunggal Pancasila tersebut dan mengembalikan kedudukan yang sebenarnya yaitu sebagai dasar negara republik Indonesia

ü              UU No.2 Tahun 1999 tentang partai politik memiliki jiwa lebih demokratis dan memberikan keleluasaan untuk menyalurkan aspirasinya.